Pungutan Ekspor CPO Dinolkan

PEMERINTAH menghentikan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya karena harga CPO dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani terus menurun. Pungutan akan kembali diberlakukan jika harga membaik kembali.

Keputusan tersebut dicapai dalam rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di kantor Kementerian Perekonomian, Senin (26/11/2018). BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang memungut dan mengelola dana pungutan ekspor CPO tersebut, atau biasa disebut dana sawit.

Hingga 23 November 2018 harga CPO anjlok hingga menyentuh angka US$410 per ton dari beberapa hari sebelumnya yang sempat bertahan di kisaran US$530 per ton. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, kondisi saat ini memang membutuhkan tindakan darurat untuk ikut membantu menaikkan harga.

“Dengan keadaan harga yang rendah itu, (pungutan ekspor CPO dan turunannya) diputuskan menjadi nol. Artinya kalau nanti harganya baik sampai dengan menjadi US$500 per ton kita akan mengenakan, tapi belum penuh. Pungutan itu tidak bisa dilaksanakan dalam situasi ini, sampai menunggu harga membaik,” ujar Darmin kepada wartawan.

Implementasi kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. “Saya sudah sepakat dengan Menteri Keuangan, dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari Argentina. Tentu saja kebijakan ini akan mulai berlaku sejak PMK-nya keluar,” ujar Menko Darmin.

Selama ini, pungutan dikenakan terhadap ekspor CPO dan turunannya. “Pungutan kelapa sawit untuk CPO tadinya US$50 per ton kemudian US$30 per ton untuk produk turunan pertama dan untuk turunan kedua US$20 per ton, itu yang sekarang kita nolkan,” terang Darmin.

Darmin menjelaskan, jika harga lebih rendah dari US$500 per ton, maka pungutan menjadi nol. Bila kemudian harga CPO membaik dan berada di antara US$500 sampai dengan US$549 per ton, maka pungutan dikenakan namun tidak penuh. Yakni, pungutan ekspor CPO sebesar US$25 per ton, pungutan untuk produk turunan pertama US$10 per ton, dan produk turunan kedua sebesar US$5 per ton.

Sedangkan jika harga kembali lebih tinggi dari US$549 per ton, maka pungutan ekspor CPO sebesar US$50 per ton, pungutan untuk produk turunan pertama US$30 per ton, dan produk turunan kedua sebesar US$20 per ton.

Hadir pula dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. *** (bpdp.or.id)

Tinggalkan Balasan