Penjelasan Mengenai Insentif Biodiesel

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menegaskan bahwa insentif biodiesel terkait pelaksanaan program perluasan mandatori B20 disalurkan kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) untuk menutupi selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) solar dengan HIP biodiesel.

Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai adanya kemungkinan pemberian insentif bagi kalangan pengguna B20 yang mengemuka dalam acara sosialisasi “Implementasi Program Mandatori Biodiesel 20% (B20) Pada Seluruh Sektor” di Palembang, Rabu (10/10/2018).

Kepala Divisi Unit Penyaluran Dana BPDPKS Fajar Wahyudi menyampaikan bahwa insentif biodiesel disalurkan mengacu pada Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Insentif digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP solar dengan HIP biodiesel dan berlaku untuk semua jenis BBM jenis minyak solar. Dana itu diberikan kepada BU BBN dengan dasar pembayaran yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” tegas Fajar.

Penjelasan Fajar disampaikan menjawab pertanyaan kalangan pengguna B20 dari industri perkapalan mengenai kemungkinan adanya semacam insentif bagi mereka. ”Kami di tingkat pengguna juga berharap ada insentif karena ada penyesuaian yang harus kami lakukan untuk beralih ke B20,” ujar pengurus DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Otto Caloh.

Fajar lebih jauh menjelaskan, pada prinsipnya BPDPKS hadir untuk menjembatani antara Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dengan BU BBN. Pada saat harga HIP biodiesel di atas HIP solar, maka tentunya BU BBN akan keberatan kalau dicampur dengan biodiesel karena harga biodesel lebih tinggi dari pada solar. “Maka dari itu, sesuai dengan Perpres No 66/2018, BPDPKS membayar selisih kurangnya atau yang negatifnya,” tutur Fajar. *** (Sumber berita: bpdp.or.id)

Tinggalkan Balasan