Pemerintah Terus Upayakan Diplomasi Sawit

DIPLOMASI terus diupayakan oleh pemerintah untuk memperkuat posisi komoditas kelapa sawit Indonesia di mata internasional. Setidaknya terdapat tiga topik utama yang diusung pemerintah dalam menjalankan diplomasi sawit.

Menurut Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya, tiga topik utama itu adalah, pertama minyak sawit merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia saat ini.

“Di tahun 2017, total nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai Rp309,15 triliun, jauh di atas komoditas ekspor nasional lainnya,” ujar Tri Tri saat berbicara dalam dialog jaring masukan bertema “Diplomasi Sawit: Tantangan dan Strategi” di Medan, Sumatera Utara, (18/10/2018). Dialog ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pertanian, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), dan Kementerian Luar Negeri.

Topik kedua, sawit sebagai sumber energi baru dan terbarukan, industri kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai industri strategis. Program Pemerintah terkait penerapan Biodiesel 20% akan sangat membantu terciptanya ketahanan energi secara nasional.

Ketiga, jumlah pekerja yang diserap oleh industri kelapa sawit pun terus tumbuh. Sejauh ini, 17,5 juta pekerja termasuk para petani diserap oleh industri kelapa sawit nasional dan diperkirakan jumlah pekerja akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia.

Ketiga hal tersebut, menurut Tri, memperlihatkan pentingnya peranan kelapa sawit dalam pencapaian SDGs, pemenuhan pangan dunia, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani kecil kelapa sawit.

“Keberhasilan diplomasi sawit bertumpu kepada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga menghasilkan suatu diplomasi yang inklusif,” tegas Tri.

Namun demikian, industri yang memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian nasional ini tengah mendapat tekanan global. Serangan terhadap kelapa sawit Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu kampanye negatif, perlakuan diskriminatif terhadap minyak sawit, dan hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif dan non-tarif.

Perkembangan yang terbaru adalah rencana penerapan Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa yang pada intinya akan membatasi penggunaan biodiesel berbasis minyak nabati yang dinilai memiliki resiko perusakan lingkungan. Ditengarai bahwa RED II hanyalah dalih untuk membatasi masuknya produk-produk minyak sawit ke Eropa guna melindungi minyak nabati terutama minyak rapa (rapeseed) yang banyak dihasilkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. *** (Sumber: Kemenlu)

Tinggalkan Balasan