Pemerintah Segera Pangkas Distribusi Biodiesel 20

Salah satu kendala penerapan program Biodiesel 20 (B20) adalah masalah transportasi. Untuk itu pemerintah akan mulai memangkas jalur distribusi biodiesel 20 (bahan baku B20) dengan mengurangi titik penyaluran Fatty Acid Methyl Aster (FAME) dari 86 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) menjadi 11 titik saja.

Menurut Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jhonson W. Sutjipto langkah pemerintah dalam distribusi biodiesel 20 tersebut patut diparesiasi. Ia beranggapan pemangkasan distribusi FAME akan dapat meningkatkan efisiensi biaya maupun waktu kapal dalam mengangkut FAME  dari pabrik kelapa sawit ke pelabuhan tujuan. Hal ini tentu akan berakibat adanya efisiensi.

“Keuntungan dari kebijakan ini adalah penyelenggaraan transportasi laut yang efisien dan terselenggaranya quality control untuk memastikan proses pencampuran yang tepat,” kata Jhonson.

Sementara  Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Togar Sitanggang, mengatakan langkah pemerintah dalam distribusi biodiesel itu bisa membuat rantai pasokan FAME untuk B20 semakin efektif.

Biodiesel 20

Togar menambahkan, terminal yang belum dipasok bahan baku biofuel kebutuhan bahan bakarnya sedikit. Perusahaan bahan bakar nabati sulit mengatur logistik (distribusi biodiesel 20) ke daerah itu, terutama di Indonesia bagian timur.

“Terminal kecil disuplai oleh terminal bahan bakar besar. Kalau kami hanya kirim ke TBBM besar terdekatnya saja dan dicampur ke sana. Otomatis, ketika terminal besar mengirim sudah dalam bentuk biofuel,” kata Togar.

Selain itu, masalah perizinan di tingkat pelabuhan juga diminta agar dipermudah. Togar mengatakan banyak FAME yang dikirim badan usaha terhambat di pelabuhan. Ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan, mereka harus menunggu. “Karena dianggap bukan BBM, harus antre seperti yang lain. Akhirnya, terlambat untuk memuat,” katanya.

Kebijakan perluasan mandatori B20 dinilai bisa memberikan efek positif bagi peningkatan perekonomian daerah melalui berbagai sektor. Provinsi Riau misalnya, berharap kebijakan tersebut bisa meningkatkan pendapatan daerah dari produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Tinggalkan Balasan